Dalam hukum perdata, diatur siapa saja yang tidak berhak atas harta warisan termuat dalam Pasal 838 KUHPerdata, yaitu:
Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
Dalam hukum Indonesia, wanprestasi didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.
Pasal 194 KHI menyebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang‐kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Menurut hukum perdata atau hukum waris barat, pembagian warisan baru dapat dilaksanakan setelah kematian.
Setelah mengunjungi Disdukcapil dan mempersiapkan semua dokumen, kamu bisa mulai proses perbaikan akta kelahiran.
Pelaporan kelahiran penduduk dilaksanakan perbaikan akta kelahiran di tempat penduduk berdomisili dan penulisan tempat lahirnya tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
Oleh karena itu, ADCO Regulation harus dibebaskan dari dan/atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan oleh entitas yang menggunakan tulisan ini di luar tujuan ADCO Law.
Dalam kasus ini, penjual dapat mengajukan gugatan untuk meminta pembeli membayar kembali uang pinjaman dengan bunga sesuai yang telah disepakati dalam kontrak.
Setelah surat penetapan dari pengadilan keluar, Anda bisa langsung mengurus ralat akta kelahiran di kantor Dukcapil setempat dengan membawa syarat sebagai berikut:
Masalah biaya di RT/RW itu sih terserah, sebenarnya free of charge, tapi ya kita apresiasi saja dengan hadiah atau sedekah. Hal ini tidak baku, sesuai insting dan kebiasaan saja.
Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat umumnya digunakan oleh masyarakat pemeluk agama nonislam.
Selain itu, unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan adalah apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.